Sabtu, 26 Maret 2016

Gugatan permohonan/Gugatan Voluntair

Gugatan permohonan / gugatan voluntair

Pengertian Yuridis
Permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua PN.

Ciri Khas permohonan/gugatan voluntair :
Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak, artinya benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon yang memerlukan kepastian hukum dan tidak bersentuhan dengan hak-hak dan kepentingan orang lain.
Permasalahan yang dimohonkan tanpa adanya sengketa dengan pihak lain.
Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan.

Perbedaan antara permohonan dan gugatan :
Dalam gugatan ada suatu sengketa/konflik yang harus diselesaikandan diputus oleh pengadilan.
Dalam gugatan ada 2 pihak atau lebih, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat yang merasa haknya atau hak mereka dilanggar.
Suatu gugatan dikenal sebagai pengadilan kontentiosa atau pengadilan sungguh-sungguh.
Hasil dari gugatan adalah PUTUSAN (VONIS).

Sementara dalam suatu permohonan tidak ada sengketa/perselisihan.
Misalnya penetapan ahli waris, permohonan pengangkatan anak.
Dalam permohonan hanya ada 1 pihak yaitu pihak pemohon.
Suatu permohonan dikenal sebagai pengadilan voluntair atau pengadilan pura-pura/tidak sesungguhnya, karena putusannya hanya sekedar penetapan dan tidak mengandung hukuman.
Hasil dari permohonan adalah PENETAPAN (BESCHIKING) Fundamentum petendi (posita) dalam permohonan (voluntair).

Landasan Hukum
Landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum antara diri pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan.
merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (“UU 14/1970”).
Meskipun UU 14/1970 tersebut telah diganti oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 14/1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan voluntair yang merupakan penegasan, di samping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan yuridiksi contentiosa yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara voluntair.

Fundamentum Petendi/Posita permohonan pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal UU yang menjadi alasan permohonan, dengan menghubungkan ketentuan itu dengan peristiwa yang dihadapi pemohon.

Contoh;
Dalam bidang hukum keluarga :
Permohonan ijin poligami, (karena istri pertama tidak dapat memberikan keturunan)
permohonan ijin melangsungkan perkawinan tanpa ijin orang tua (diatas 21 tahun) Karena keberadaan orang tuanya tidak diketahui
permohonan pencegahan perkawinan (karena masih ada ikatan darah kedua calon mempelai)
permohonan dispensasi nikah bagi calon mempelai yang berusia dibawah 16tahun
permohonan pembatalan pernikahan (karena tidak memenuhi syarat yang berlaku)
permohonan pengangkatan wali
permohonan penegasan pengangkatan anak dll.

Tujuan Gugatan voluntair
Petitum permohonan Pada prinsipnya tujuan permohonan untuk menyelesaikan kepentingan pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan;
Petitum permohonan harus mengacu pada penyelesaian kepentingan permohonan secara sepihak.
Petitum permohonan tidak boleh melanggar atau melampaui hak orang lain.
Harus benar-benar murni merupakan permintaan penyelesaian kepentingan pemohon dengan acuan sebagai berikut:

Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif.
Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pemohon.
Tidak boleh memuat petitum yang bersifat condemnatoir (mengandung hukum).
Petitum permohonan harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan pengadilan kepadanya.
Petitum tidak boleh bersifat compositur atau ex aequo et bono (mohon keadilan saja).

Proses pemeriksaan permohonan
Jalannya Proses Pemeriksaan secara ex-parteProses pemeriksaan permohonan hanya secara sepihak atau bersifat ex-parte, sedangkan yang hadir dalam pemeriksaan persidangan hanya pemohon atau kuasanya.

Prinsip ex-parte :
Hanya mendengar keterangan pemohon atau kuasanya sehubungan dengan permohonan.
Memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon.
Tidak ada tahap replik, duplik dan kesimpulan.
Yang diperiksa di Sidang Hanya Keterangan dan Bukti Pemohon
Dalam proses yang bercorak ex-parte hanya keterangan dan bukti-bukti pemohon yang diperiksa pengadilan.
Pemeriksaan tidak berlangsung secara contradictoir atau op tegenspraak (yaitu tidak ada bantahan dari pihak lain)
Tidak dipermasalahkan Penegakan Seluruh Asas Persidangan

Asas yang harus tetap ditegakkan :
ASAS KEBEBASAN PERADILAN (Judicial Independency); yaitu tidak boleh dipengaruhi oleh pihak lain dan campur tangan dari pihak manapun.
ASAS PERADILAN YANG ADIL (Fair trial); Yaitu tidak bersifat sewenang-wenang, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memberi kesempatan yang layak kepada pemohon untuk membela dan mempertahankan kepentingan.

Asas yang tidak perlu ditegakkan :
AUDI et ALTERAM PARTEM(mendengarkan kedua belah pihak)
TO GIVE THE SAME OPPORTUNITY(memberikan kesempatan yang sama)

Penegakan prinsip pembuktian
Prinsip ajaran dan sistem pembuktian harus ditegakkan dan diterapkan sepenuhnya dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian permohonan.

Prinsip dan sistem pembuktian yang harus ditegakan dan diterapkan adalah :
Pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang ditentukan UU.
Alat bukti yang sah dalam pasal 1866 BW terdiri atas :

Tulisan (akta)
Keterangan saksi
Persangkaan pengakuan sumpah

Ajaran pembebanan pembuktian berdasarkan pasal 163 HIR atau pasal 1865 BW.
Dalam hal ini beban wajib bukti (burden of proof) sepenuhnya dibenankan kepada pemohon.
Nilai kekuatan pembuktian yang sah, harus mencapai batas minimal pembuktian.
Kalau alat bukti yang diajukan hanya satu saksi (unus testis nulus testis) tanpa ada alat bukti lain, maka alat bukti yang diajukan oleh pemohon belum mencapai batas minimal (minimal limit) untuk membuktikan dalil permohonan.
Yang sah sebagai alat bukti hanya terbatas pada alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil.
Asas dan sistem pembuktian harus ditegakkan dan diterapkan pengadilan dalam memutus dan menyelesaikan permohonan.

Putusan permohonannya adalah

BERBENTUK PENETAPAN
Putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk PENETAPAN (beschikking)

DIKTUM BERSIFAT DEKLARATOIR
Dalam diktum hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta.
Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum condemnatoir (mengandung hukuman), juga tidak dapat memuat amar konstitutif yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, misalnya seperti membatalkan perjanjian.

Nilai kekuatan pada pembuktiannya antara lain:

PENETAPAN SEBAGAI AKTA OTENTIK
Setiap penetapan atau putusan yang dijatuhkan pengadilan bernilai sebagai akta otentik.
Ketentuan pasal 1868 BW yaitu :
suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh UU, oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat akta itu dibuat.Berdasarkan hal tersebut berarti pada diri putusan itu, melekat nilai ketentuan pembuktian yang sempurna dan mengikat.
(Pasal 1870 BW)1870 BW  *Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya. (KUHPerd. 1875; BS. 25; Rv. 54, 440; Sv. 380; IR. 165, 304; RBg. 285.)

NILAI KEKUATAN YANG MELEKAT PADA PENETAPAN PERMOHONAN HANYA TERBATAS KEPADA DIRI PEMOHON
Nilai kekuatan yang melekat dalam penetapan sama dengan sifat ex-parte itu sendiri.
Dalam arti :
nilai kekuatan pembuktiannya hanya mengikat pada diri pemohon saja, Tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada orang lain atau kepada pihak ketiga.

PADA PENETAPAN TIDAK MELEKAT ASAS NE BIS IN IDEM
Pada penetapan hanya melekat kekuatan mengikat secara sepihak, yaitu pada diri pemohon, jadi tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian pada pihak manapun, oleh karena itu pada penetapan tidak melekat nebis in idem.
Setiap orang yang merasa dirugikan oleh penetapan itu, dapat mengajukan gugatan atau perlawanan terhadapnya (Ne bis in idem)

Dalam ranah hukum perdata, asas ne bis in idem ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (”KUHPerdata”), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat ne bis in idem. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku “Hukum Acara Perdata”,M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42)

Upaya hukum terhadap penetapan
Penetapan atas permohonan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir.
Sesuai dengan praktik yang berlaku, penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan/voluntair pada umumnya merupakan putusan yang bersifat tingkat pertama dan terakhir.
Terhadap putusan peradilan tingkat pertama yang bersifat pertama dan terakhir, tidak dapat diajukan banding. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap penetapan adalah kasasi.

Sekian semoga bermanfaat...
(Dikutip dari berbagai sumber)

Mad Toha
K63/FH/UBK

Senin, 25 Januari 2016

Chard lagu Gugur bunga (Ismail Marzuki)

Intro : Dm G C G D G E

Am                   Dm Am
betapa hatiku takkan pi-lu
E   F         E
telah gugur...pahlawanku
Dm       G           C
betapa hatiku tak akan sedih
G   D    G  E
hamba ditinggal sendiri

Am                 Dm Am
siapakah kini plipur la-ra
E F          E
nan setia...dan perwira
Dm       G           C
siapakah kini pahlawan hati
G       C
pembela bangsa sejati

Reff:
G                C
telah gugur pahlawanku
D     G            C
tunai sudah janji bakti

G                  C
gugur satu tumbuh sribu
D   G          C  E
tanah air jaya sakti

Am                   Dm  Am
gugur bungaku di taman bak-ti
E  F        E
di hariba..an pertiwi
Dm          G           C
harum semerbak menambahkan sari
G       C
tanah air jaya sakti..

Musik: G C D G CG C D G C E

Am                   Dm Am
betapa hatiku takkan pi-lu
E   F         E
telah gugur...pahlawanku
Dm       G           C
betapa hatiku tak akan sedih
G   D    G  E
hamba ditinggal sendiri

Am                 Dm Am
siapakah kini plipur la-ra
E F          E
nan setia...dan perwira
Dm       G           C
siapakah kini pahlawan hati
G       C
pembela bangsa sejati

Reff:
G                C
telah gugur pahlawanku
D     G            C
tunai sudah janji bakti
G                  C
gugur satu tumbuh sribu
D   G          C  E
tanah air jaya sakti

Am                   Dm  Am
gugur bungaku di taman bak-ti
E  F        E
di hariba..an pertiwi
Dm          G           C
harum semerbak menambahkan sari
G       C
tanah air jaya sakti..

Minggu, 25 Oktober 2015

Santai sejenak baca berita

[# LINK_TEXT #] bagus, Silakan lihat! http://m.beritasatu.com/nasional/316983-kapolri-tidak-ada-unsur-pidana-dalam-kasus-pasar-turi.html